Ahok: Enggak bisa RT/RW diberi dana anggaran Rp 1M, Dasarnya apa?


SuaraNetizen.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempertanyakan kebijakan pemberian dana Rp1 miliar kepada para ketua RT/RW. Ahok menyebut RT/RW tak punya dasar untuk memegang anggaran.

"Bagaimana caranya RT/RW memegang anggaran. Dasarnya apa? hanya PNS yang bisa menggunakan anggaran," kata Ahok di Kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

Ahok menjelaskan anggaran Rp1 miliar mau tak mau akan datang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Sementara APBD DKI harus dipertanggungjawabkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait setiap akhir tahun anggaran.

"Jadi bagaiaman bisa nanti RT/RW menggunakannya? itu enggak bisa. Belum lagi nentuin indikator warga miskinnya," tegas Ahok.

Sejauh ini Ahok menentang program bantuan sosial atau pun bagi-bagi uang. Ahok memilih memberikan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang nilainya bisa mencapai Rp7,2 juta per tahun.

"Itu jumlahnya lebih besar daripada bantuan sosial. Cuma ya enggak bisa ditarik tunai saja," tambah Ahok.

Diketahui, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut satu, Agus Harimurthi Yudhoyono-Sylviana Murni ingin menerapkan program bantuan sementara dan uang yang dibagikan kepada RT/RW. Nilai bantuan sementara bernilai Rp5 juta dan dana ke RT/RW sebanyak Rp1 miliar. (Metrotvnews/SN)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemilik dan Penggagas Kafe Jamban ternyata Seorang Dokter, Gini Awal Mula Munculnya

Gambar
   SuaraNetizen.com - Budi Laksono (52 tahun), memunculkan ide aneh dengan membuat Kafe Jamban di Jalan Untung Suropati Nomor 445, Kecamatan Ngaliyan, Semarang. Gagasan Budi kini memunculkan kontroversi. Pro dan kontra masyarakat terus mengalir, khususnya di media sosial. Namun tak banyak yang tahu, di balik ide aneh itu, ternyata ada sebuah kampanye besar kesehatan khususnya terkait pentingnya sanitasi di Indonesia. Budi, pemilik Kafe Jamban ternyata merupakan dokter dan dosen di sejumlah perguruan tinggi di Semarang. Ia yang juga sebagai dokter bantu Universitas di Australia itu bahkan telah menjadi pegiat tentang kampanye jamban sehat di Indonesia selama 15 tahun terakhir. "Awal mula muncul ide Kafe Jamban berawal saat saya di Korea tahun 2013 lalu. Di sana ada Kafe Jamban, museum jamban yang sangat besar sebagai pembelajaran pentingnya sanitasi. Nah, di Indonesia persoalan sanitasi masih cukup memprihatinkan," ujar Budi ditemui  VIVA.co.id , Kamis, 30 Juni 2016. ...
Baca selengkapnya

Anies-Sandi Janjikan Subsidi 80 Persen Air Bersih Bagi warga DKI

Gambar
SuaraNetizen .com  – Permasalahan bagi warga Jakarta di antaranya adalah air bersih dan rumah. Dua hal tersebut, menjadi kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat. Anies-Sandi memastikan, kedua hal itu akan mudah didapatkan oleh warga Jakarta. Warga Jakarta masih banyak yang belum bisa menikmati air bersih. Bahkan jumlahnya hanya sekitar 40 persen. Untuk mengatasi kekurangan itu, pasangan Anies-Sandi akan melakukan percepatan pipanisasi air. Sehingga cakupannya bisa jauh lebih banyak. Anies-Sandi menilai, percepatan pipanisasi air adalah hal yang paling realistis. Memprioritaskan perluasan cakupan dan ketersediaan air bersih untuk seluruh warga Jakarta merupakan hal yang paling utama. "Percepatan pipanisasi air bersih menjadi solusi paling krusial saat ini," kata Anies saat debat di Pilkada DKI Jakarta yang kedua di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat malam 27 Januari 2017. Anies mengatakan, kendati pemerintah kini menggratiskan pemasangan pipa PAM, namun belum semuany...
Baca selengkapnya

BJ Habibie Tulis Surat Minta Jokowi Batalkan Eksekusi Zulfiqar Ali, ini alasannya

Gambar
SuaraNetizen.com, Jakarta -  Mantan Presiden BJ Habibie diberitakan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninjau ulang eksekusi mati terhadap seorang warga negara Pakistan, Zulfiqar Ali. Dalam selembar suratnya yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Habibie mengatakan bahwa dari laporan sejumlah advokat dan lembaga swadaya masyarakat, ternyata Zulfiqar tak bersalah. "Saya mengimbau kepada Bapak Presiden untuk meninjau/mempertimbangkan kembali keputusan eksekusi tersebut di atas," kata Habibie dalam suratnya seperti dilansir dari liputan6.com.  Tak cuma itu, mantan Wakil Presiden RI itu juga meminta agar Jokowi mempertimbangkan kembali penetapan kebijakan moratorium hukuman mati. "Lebih dari 140 negara di dunia sudah menetapkan kebijakan moratorium dan/atau menghapuskan hukuman mati," tulis Habibie. Hal itu didasari pemikiran bahwa hukuman mati belum tentu akan mengurangi peredaran narkoba. "Ternyata sangat mungkin memerangi narkoba tanpa penetapan hu...
Baca selengkapnya