Jauh Sebelum Tax Amnesty Dilakukan, Gus Dur Sudah Menggagasnya

SuaraNetizen.com - Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah salah satu bukti kewalian Presiden Indonesia ke empat, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, di Jakarta, Kamis (29/9) menanggapi program Tax Amnesty yang sedang digencarkan pemerintah.

“Gus Dur jadi presiden 23 bulan. Tidak lama, tapi jasanya luar biasa. Salah satu adalah beberapa provinsi tidak melepaskan diri dari NKRI,” ujar Kiai Said.

Tahun 1999, lanjut dia, Gus Dur punya gagasan, uang-uang koruptor di luar negeri ambil 50 persen, 50 persen kembalikan ke negara. “Saat itu ide tersebut diserang habis-habisan. DPR, LSM, media, semua menyerang, seolah Presiden mengampuni koruptor,” kenang kiai akrab dipanggil Kang Said itu lagi.

Sekarang, imbuhnya, ada pengampunan pajak, dua persen. “Jauh sebelum tax amnesty terjadi, Gus Dur telah memikirkan hal tersebut. Dan itu terjadi hari ini, Gus Dur tahu jauh apa yang akan terjadi, kita mengakui kewalian Gus Dur,” tuturnya.

Jika sejak dulu menuruti Gus Dur, kata Kang Said, persoalan Indonesia akan beres dan negara tidak defisit.”Sayang, orang seperti Gus Dur sudah tidak ada lagi di NU,” kata dia.

Indonesia sulit untuk mencari pinjaman dana negara lain akbat kondisi ekonomi global yang belum membaik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Republik Indonesia beberapa waktu lalu telah meresmikan aturan mengenai tax amnesty, aturan yang dibuat oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela dengan memberikan insentif pada mereka.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) pada Rabu (28/9/2016) pukul 18.00 WIB, harta yang dilaporkan sudah mencapai Rp 2.514 triliun. (Gatot Arifianto/Fathoni/NU.or.id)